CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar diskusi dan observasi lapangan dalam rangka mematangkan 6 solusi spesifik peningkatan dan percepatan pembangunan Kabupaten Bekasi yang terkonsep dalam Bupati Bekasi Solutions.
Acara yang dihadiri Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan secara virtual itu, digelar di ruang rapat KH. R Ma’mun Nawawi, pada Jumat, (24/03/2023).
Adapun 6 solusi spesifik percepatan pembangunan Kabupaten Bekasi yang dibahas yakni, Beasiswa bagi ASN, birokrat pemerintah dan masyarakat berprestasi di Kabupaten Bekasi, Pendirian Perguruan Tinggi di Kabupaten Bekasi.
Kemudian pengembangan dan valuasi koridor industri Bekasi-Cikarang, program CSR Rupiah sama dengan Nol, Aplikasi Tekno-Sosial dan Tata Kelola Sampah, dan Tata Ruang Hidrologi untuk nir banjir di Kabupaten Bekasi.
Diskusi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, Tim ITB, Asisten Daerah dan kepala perangkat daerah lintas sektor yang nantinya dibagi dalam kelompok kerja sesuai kewenangan dan bahasan.
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, dalam sambutannya secara virtual mengharapkan, pembahasan hasil diskusi dari masing-masing kelompok kerja ini dapat dilakukan secara intensif setiap dua minggu sekali agar capaian kerja yang berjalan bisa terus dilaporkan.
“Saya percayakan ini ke Pak Sekda untuk pelaksanaannya, kita jadwalkan setiap dua minggu ada pertemuan seperti ini, untuk membahas laporan kemajuannya, agar implementasinya bisa berjalan tidak hanya diskusi di atas meja,” ungkapnya saat memberikan pengarahan secara daring.
Dani menekankan kepada seluruh jajaran perangkat daerah agar program tersebut menjadi fokus utama karena solusi 6 persoalan ini adalah hal yang ditunggu masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi sebaik-baiknya, meskipun nanti dalam pelaksanaan, berbagai masukan, modifikasi terhadap solusi-solusi ini dibahas atau ditawarkan juga oleh para kepala perangkat daerah,” sambungnya.
Dani menandaskan, enam program yang sudah sesuai dengan realisasi anggaran di tahun 2023, agar bisa segera dilaksanakan oleh perangkat daerah.
“Tapi yang belum itu dimungkinkan diubah, atau di anggaran 2024, karena sekarang kita sedang menuntaskan RKPD, nantinya akan menjadi KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Bekasi 2024,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Dedy Supriyady berharap, 6 solusi spesifik percepatan pembangunan bersama ITB ini merupakan sebuah terobosan dan langkah baik yang bisa dijalankan oleh perangkat daerah.
“Kami mengharapkan para Kepala OPD bisa memandu dalam program ini, dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan disampaikan Pak Pj Bupati Bekasi di awal pembahasan,” terangnya.
