Bandung – Menyikapi peristiwa kelangkaan beras pada pasar retail di Jawa Barat (Jabar) sebelum Ramadan, dan berbelitnya proses administrasi dalam pengadaan beras pemerintah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tengah melakukan pembenahan tata kelola dan tata niaga, agar permasalahan tersebut tidak terulang.
Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan 11 juta ton Gabah kering Giling (GKG) beras agar bisa swasembada pangan pada tahun ini. Beberapa permasalahan sudah dipetakan untuk segera dibenahi.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Ketahanan Pangan dan Produktivitas Pertanjan di Aula Barat Gedung Sate, Kamis (18/4). Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Kamis (18/4/2024).
Bey mengatakan perbaikan tata kelola dan niaga menjadi hal krusial agar tidak ada lagi kelangkaan beras di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat yang berstatus salah satu lumbung padi nasional.
“Jadi beberapa waktu kemarin kan sempat ada beras naik harga dan susah di berapa ritel. Nah itu kami pikir Jawa Barat sebagai lumbung padi kedua itu, kami berharap tahun ini kami perbaiki semuanya termasuk tata kelola, tata niaganya,” terang dia.
Penataan pun meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan dan cadangan pangan.
Bey optimistis target swasembada pangan bisa terealisasi seiring komitmen yang terjalin dari semua bupati dan walikota di Jawa Barat.
Semua pihak sudah mengetahui beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah keberadaan sejumlah Irigasi yang rusak, kemudian ketersediaan pupuk hingga benih.
“Jadi para bupati walikota turun ke lapangan yang nanti pa Sekda saya tugaskan untuk memonitor tiap minggu permasalahan ini dan juga terkait dengan pompanisasi pak Menteri sudah mempersilahkan Jawa Barat untuk berapapun kebutuhan ini kita penuhi untuk irigasi sebagai salah satu yang kunci dalam sawah,” jelas Bey.
“Targetnya tahun ini 11 juta ton (GKG), ini masih ada waktu sampai Desember kan ya insya Allah tercapai, kita dengan tadi ada juga digitalisasi pemetaan gitu kan bisa terpantau secara bersama-sama untuk memantau perjalanan produksi pangan,” pungkasnya
