Bandung (BRS) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerukan semangat juang bagi para pemangku kebijakan di Jawa Barat dalam mendukung percepatan program nasional perumahan rakyat.
Dalam momentum penyerahan simbolis 100 unit rumah bersubsidi melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Maruarar menegaskan pentingnya kolaborasi dan keberanian dalam mengentaskan persoalan backlog hunian di daerah.
“Malam ini saya serahkan 100 kunci rumah untuk rakyat kecil. Ada guru, ASN, buruh pabrik, karyawan toko, hingga pelaku UMKM. Inilah bukti konkret bahwa negara hadir. Program Presiden Prabowo ini bukan sekadar angka, tapi tentang harapan hidup layak,” kata Maruarar dalam acara yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (13/7/2025) menjelang penutupan Piala Presiden 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menantang Sekda Jawa Barat Herman Suryatman dan Direktur Utama Bank bjb, Yusuf Saadudin, untuk tampil sebagai “petarung” di garis depan perjuangan perumahan rakyat. “Pak Gubernur adalah petarung. Maka Sekda dan Dirut bjb juga harus jadi petarung. Kita kejar target 90 ribu unit rumah bersubsidi di Jabar. Khusus dari bjb, saya harap kontribusi bisa tembus 10 sampai 20 ribu unit,” tegasnya.
Program ini merupakan sinergi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank bjb, dan BP Tapera. FLPP menjadi tulang punggung pembiayaan rumah layak huni bagi MBR, dengan skema bunga rendah dan tenor panjang yang disubsidi pemerintah.
Dirut Bank bjb, Yusuf Saadudin, mengungkapkan bahwa 100 penerima manfaat yang hadir berasal dari sembilan wilayah layanan bjb dan bjb Syariah, termasuk Soreang, Majalaya, Buah Batu, hingga Garut. “Mereka adalah bagian dari masyarakat pekerja yang gigih, namun kerap terhambat akses terhadap hunian,” ujarnya.
Hingga Juli 2025, Bank bjb telah merealisasikan 3.783 akad KPR FLPP, terdiri dari 2.243 unit melalui bjb konvensional dan 1.540 unit dari bjb Syariah.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyaluran KPR FLPP tertinggi di Indonesia, dengan total 29.856 unit dan nilai pembiayaan sebesar Rp3,73 triliun. “Tahun ini, pemerintah pusat menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional. Jawa Barat diharapkan menyumbang 25 persen atau sekitar 90 ribu sampai 100 ribu unit,” jelas Heru.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sinergi lintas sektor. “Kami akan mempermudah perizinan, mempercepat pembangunan kawasan perumahan, serta mendorong peran aktif Bank bjb dalam pembiayaan inklusif dan berkeadilan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa komitmen Gubernur Jawa Barat tidak pernah surut dalam memperjuangkan akses perumahan untuk rakyat. “Ini bukan hanya program, ini adalah ikhtiar untuk membangun masa depan masyarakat Jawa Barat yang lebih baik,” tutup Herman.
