Gubernur Jabar: Rumah Subsidi Harus Bebas Dari Spekulasi Elite

Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan rumah subsidi di wilayahnya tidak boleh berubah menjadi ajang spekulasi investasi atau proyek elite.

Program 100 ribu rumah subsidi yang baru diluncurkan, kata dia, harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin.

Dalam acara peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” di Sabuga ITB, Bandung, Kamis (18/9/2025), Dedi menekankan rumah adalah dasar kesejahteraan keluarga. Dari rumah layak, kata dia, lahir keluarga harmonis dan masyarakat yang sehat.

“Rumah rakyat harus dibangun dengan prinsip keadilan dan berpihak pada rakyat kecil, bukan untuk kepentingan elite dan mencari keuntungan,” ucapnya.

Gubernur yang akrab disapa KDM ini mengkritik kebijakan pembangunan elitis yang tidak berpijak pada kebutuhan rakyat.

Pemprov Jabar, menurutnya, kini mengalihkan anggaran dari proyek digital ke pembangunan nyata, seperti sekolah, jalan, listrik, drainase, hingga rumah subsidi.

Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan jaminan sosial ekonomi, termasuk perlindungan bagi pekerja informal dan bantuan pasien rumah sakit. Akses pembiayaan perumahan diperluas lewat KUR Perumahan.

“Program ini bukan sekadar angka, melainkan katalis transformasi sosial-ekonomi Jawa Barat,” tegas KDM.

“Kita akan dorong pemerintah daerah untuk menjamin para pekerja formal dalam mendapatkan KUR jaminan perumahan, dan dapat perumahan yang murah. Maka siklus pertumbuhan ekonomi akan itu meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, KUR Perumahan adalah terobosan yang lahir karena keterbatasan APBN.

“APBN hanya bisa menyediakan 280 ribu unit, padahal target 3 juta rumah. Karena itu, KUR menjadi solusi,” ucap Maruarar.

Sedangkan, Kepala BPS Amalia Adininggar menilai program ini juga akan menurunkan backlog perumahan dan memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

“Setiap Rp1 juta investasi perumahan menghasilkan output Rp1,9 juta. Backlog juga turun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga dalam setahun,” ungkapnya.

Dengan demikian, pembangunan rumah subsidi di Jawa Barat tidak hanya sekadar memenuhi target angka, tetapi juga diharapkan menjadi tonggak perbaikan kualitas hidup rakyat, sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.