Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi dari aktivitas industri bagi masyarakat sekitar. Hal itu disampaikan dalam “Forum Sinergi Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah” yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat di El Hotel Bandung, Kamis (23/10/2025) malam.
Kegiatan ini mempertemukan pelaku usaha dari berbagai sektor dengan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lain. Forum ini menjadi ruang dialog langsung antara dunia usaha dan Gubernur Jawa Barat untuk membahas tantangan serta arah kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Dalam forum tersebut, Dedi Mulyadi menekankan bahwa negara harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga pelindung masyarakat dari ketimpangan ekonomi akibat aktivitas industri.
Ia mencontohkan, perusahaan di sektor air mineral semestinya tidak hanya membayar pajak, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi daerah sekitar.
“Dengan uang pajak dari perusahaan, negara wajib membangun infrastruktur air bersih, melakukan reboisasi hutan sebagai sumber air, serta memperbaiki jalan di sekitar wilayah operasi perusahaan. Jika tiga hal ini dijalankan, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran negara,” jelas Dedi.
Ia mengungkapkan, mulai tahun depan Pemprov Jawa Barat akan menerapkan sistem distribusi pajak yang lebih adil. Pajak akan dipetakan agar kembali ke desa-desa yang menjadi wilayah industri, sehingga pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sumber pajak.
“Saya tidak ingin lagi melihat pabrik yang setiap tahun bayar pajak ratusan miliar, tapi desa di sekitarnya tetap miskin dan kekurangan air bersih. Pajak itu harus kembali kepada rakyat di sekitar sumbernya,” tegasnya.
Dedi juga menyoroti masih adanya perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat namun membayar pajak di luar wilayah tersebut. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan fiskal yang harus segera diperbaiki.
“Kalau operasinya di Jabar, ya pajaknya juga harus dibayar di Jabar. Ini penting untuk keadilan fiskal dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi berdialog langsung dengan para pengusaha, termasuk membahas sejumlah persoalan perizinan dan tata ruang. Ia meminta APINDO Jabar aktif mendata seluruh kendala yang dihadapi pelaku usaha agar pemerintah bisa segera menindaklanjutinya.
“Saya sudah minta Ketua APINDO Jabar mendata semua masalah, seperti izin bangunan yang macet, gangguan jaringan listrik, atau perubahan tata ruang yang menghambat investasi. Sampaikan saja langsung, agar bisa kita selesaikan cepat,” kata Dedi.
Menurutnya, komunikasi langsung antara pemerintah dan pelaku usaha adalah kunci menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi di Jawa Barat tidak meninggalkan masyarakat di sekitarnya.
