Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa kekuatan budaya merupakan alasan utama Indonesia bisa tetap bertahan sampai saat ini. Karena itu, ia menilai budaya adat harus selalu diutamakan.
Hal ini disampaikannya pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan Se-Jabar di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (2/10/2025).
Hadir dalam peresmian Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Sekda Jabar Herman Suryatman, serta para kepala desa.
“Maka dari itu, hari Senin (6/10) mendatang akan terbit Pergub tentang lembaga adat desa, yang di dalamnya ada aturan tentang peradilan adat,” jelas KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.
“Sebelumnya, saya sudah sebar 200 pengacara di Jabar untuk melakukan pendampingan masalah hukum di daerah,” ungkapnya.
KDM menegaskan, masalah memimpin tidak cukup dengan kecerdasan pikiran saja, tetapi harus dibarengi dengan hati.
“Kecerdasan manusia itu tak hanya di otak, tapi juga di perasaan,” tambahnya.
Dalam sambutannya, KDM juga menyinggung soal pos pengaduan di rumah pribadinya yang selalu banyak datang dari seluruh Jabar.
“Itu bisa berarti karena kepala desa, lurah, dan camatnya tidak peka. Oleh karena itu nanti akan saya bentuk Gerakan Poe Ibu atau Sapoe Sarebu, iuran warga dan aparat pemerintah yang dikumpulkan di satu tempat yang disepakati. Ini salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah sosial,” tegasnya.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengapresiasi langkah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Jabar yang terhitung cepat hanya dalam waktu seminggu.
“Ini bisa terjadi karena gubernurnya dicintai dan nyambung dengan para kepala desa dan lurah,” pungkasnya.
