Bandung (BRS) – Pemerintahan Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi menghadirkan wajah baru dalam tata kelola keuangan publik. Mulai Senin (27/10/2025), posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Jabar akan diumumkan setiap hari melalui akun media sosial resmi.
Langkah ini menjadi terobosan pertama di tingkat pemerintah provinsi, di mana laporan kas daerah disampaikan langsung dan real time kepada masyarakat.
“Setiap hari akan kami unggah, supaya publik tahu kondisi keuangan daerah secara terbuka,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (27/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, media sosial kini bukan hanya sarana komunikasi politik, melainkan alat pengawasan publik yang efektif. Ia menilai keterbukaan fiskal tidak cukup lewat laporan tahunan atau audit, tetapi harus bisa diakses masyarakat secara langsung.
“Kalau uang rakyat, ya rakyat berhak tahu setiap hari,” tegas Dedi.
Kebijakan ini juga menjawab sorotan publik terkait isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito. Dedi menyebut tudingan itu justru menjadi momentum memperkuat transparansi. Pekan lalu, ia bahkan mengumumkan saldo RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun sebagai langkah awal keterbukaan.
“Daripada publik menebak-nebak, lebih baik kami buka saja setiap hari. Pemerintah tidak punya yang harus disembunyikan,” ucapnya.
Laporan harian yang diunggah lewat video Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar memuat rincian penerimaan dan pengeluaran secara detail. Misalnya, setoran pajak rokok triwulan III tercatat Rp935,8 miliar, sementara pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi lain sebesar Rp22,8 miliar.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp49,6 miliar, terdiri dari belanja pegawai Rp3,9 miliar, barang dan jasa Rp10,2 miliar, hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, serta bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar.
Dedi menyebut hingga akhir tahun anggaran 2025, kebutuhan belanja pembangunan di Jawa Barat mencapai Rp7,5 triliun. Kekurangan anggaran akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta peningkatan PAD.
“Kami menunggu transfer pusat dan optimalisasi pendapatan daerah agar program berjalan lancar,” ucapnya.
Ia menambahkan, belanja publik selama kepemimpinannya meningkat hampir sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
“Kami ingin rakyat merasakan manfaat langsung dari setiap rupiah yang dikelola,” kata Dedi.
Dengan keterbukaan lewat media sosial ini, Pemprov Jabar berharap masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberi masukan terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar laporan, tapi ajakan partisipasi publik. Transparansi tanpa batas, itu komitmen kami,” pungkasnya.
