Bandung (BRS) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan rumah sakit terapung, penyediaan mobil medis off-road, serta pengadaan radar pendeteksi bencana untuk mendukung deteksi dini di wilayah Jawa Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi usai memimpin apel gelar pasukan siaga tanggap bencana tahun 2025 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
“Dari hasil evaluasi, kami menemukan masih ada tiga kekurangan utama dalam sistem tanggap bencana di Jawa Barat, yaitu rumah sakit terapung, mobil off-road untuk evakuasi korban, dan radar pendeteksi bencana,” kata Dedi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur menjelaskan, daerah terdampak bencana di Jawa Barat kerap sulit dijangkau karena akses jalan rusak atau tertutup material longsor. Untuk mengantisipasi hal itu, Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menyiapkan mobil ambulans tangguh yang dilengkapi peralatan medis dan mampu menjangkau wilayah dengan medan berat.
“Siapkan ambulans dengan peralatan medis lengkap, tapi bisa naik turun di daerah curam. Saat di Sukabumi, kami bahkan harus mengerahkan komunitas off-roader agar bisa mengevakuasi korban,” tutur Dedi.
Selain itu, Pemprov Jabar juga tengah merancang empat rumah sakit terapung yang akan beroperasi di wilayah selatan dan utara Jawa Barat. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi solusi pelayanan kesehatan cepat bagi masyarakat terdampak bencana, terutama di daerah pesisir yang sulit dijangkau jalur darat.
“Tahap pertama, kami akan siapkan empat rumah sakit terapung di wilayah selatan dan utara. Ini akan mempercepat pelayanan medis di lokasi bencana,” imbuhnya.
Langkah berikutnya adalah pengadaan radar pendeteksi bencana untuk memperkuat sistem peringatan dini. Alat ini akan membantu BMKG dalam membaca fenomena cuaca ekstrem dan potensi bencana secara lebih cepat dan akurat.
“Tahun 2026, Pemprov Jawa Barat akan memiliki radar sendiri. Proses lelang akan dilakukan secepatnya agar bisa segera dimanfaatkan,” jelas Dedi.
Gubernur menegaskan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, seluruh aspek pendukung mulai dari logistik, personel, sarana transportasi, hingga pembiayaan harus selalu dalam kondisi siap.
“Bencana tidak bisa memilih waktu. Karena itu, seluruh unsur harus siap setiap saat,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Barat berkomitmen membangun sistem mitigasi bencana yang lebih tangguh, responsif, dan terpadu, agar masyarakat Jabar terlindungi dan dampak bencana dapat diminimalkan.
