Bandung (BRS) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama DPRD Jabar resmi menandatangani Nota Kesepakatan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jumat (31/10/2025), menandai langkah awal kebijakan efisiensi besar-besaran di tubuh Pemprov.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tahun 2026 sebagai masa “puasa internal”, di mana anggaran belanja pemerintah daerah akan diketatkan agar manfaat APBD lebih dirasakan masyarakat.
“Tahun depan kita puasa untuk internal, tapi pesta untuk eksternal, khususnya layanan publik,” kata Dedi usai rapat paripurna.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan program prioritas masyarakat. Pemangkasan akan difokuskan pada pos-pos belanja rutin seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, listrik, air, pemeliharaan aset, hingga alat tulis kantor.
“Yang dikurangi itu hal-hal biasa, bukan program utama. Kita ingin anggaran lebih banyak turun ke warga,” tegasnya.
Sebagai langkah pendukung, Pemprov juga akan menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN). Dedi menyebut kebijakan itu bukan sekadar penghematan biaya, tapi juga upaya meningkatkan efektivitas kerja.
“Kita akan WFH supaya kantor tidak terlalu penuh. Kalau banyak orang di kantor, listrik, air, dan internet makin boros,” tuturnya.
Meski efisiensi dilakukan di berbagai lini, Pemprov Jabar memastikan sejumlah proyek strategis tetap mendapatkan dukungan penuh. Salah satunya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang tetap dialokasikan dana Rp100 miliar dalam KUA-PPAS 2026.
“Kalau enggak disuntik, mati listrik dan airnya. Masa dibiarkan jadi tempat kelelawar,” ucap Dedi.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, terus dilakukan agar Kertajati dapat beroperasi optimal dan menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Barat bagian timur.
Kebijakan efisiensi ini, kata Dedi, menjadi wujud komitmen Pemprov untuk memperbaiki tata kelola fiskal sekaligus memperkuat orientasi pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Kita harus berani berhemat agar rakyat bisa merasakan hasilnya,” pungkasnya.
