Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang bagi kemajuan desa.
Dalam pertemuan bersama DPD dan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Bale Pakuan, Jumat malam (23/1/2026) kemarin, Gubernur menginstruksikan aparat desa untuk mengedepankan kreativitas dan skala prioritas dalam tata kelola anggaran.
Meskipun Jawa Barat mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen mengawal pembangunan di tingkat akar rumput.
”Keterbatasan anggaran harus menjadi pemicu munculnya kreativitas, terutama dalam menetapkan skala prioritas yang cermat,” jelas KDM.
Beberapa poin utama komitmen Pemprov Jabar meliputi:
1. Akselerasi Infrastruktur: Pembangunan fisik desa tetap menjadi prioritas mulai tahun anggaran ini.
2. Stabilitas Kualitas: Menjawab kecemasan kepala desa terkait potensi penurunan kualitas pembangunan akibat pemotongan anggaran.
3. Insentif Prestasi: Pemberian dana bantuan khusus bagi desa-desa yang menunjukkan performa dan inovasi unggul.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Jabar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengucurkan dana stimulan melalui ajang Anugerah Gapura Sri Baduga (AGSB).
Program ini tidak hanya dilakukan di level provinsi, namun juga akan diduplikasi hingga tingkat kabupaten/kota dengan insentif tambahan sebesar Rp200 juta per kecamatan.
Sementara itu, Kepala DPMD Jabar, Ade Afriandi, menjelaskan bahwa penilaian penghargaan ini didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu Administrasi Digital: Inovasi dalam efisiensi birokrasi desa.
Kemandirian Ekonomi: Keberhasilan pengelolaan BUMDes yang produktif, dan Kelestarian Lingkungan: Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan dapat memicu kompetisi positif antar desa untuk tetap memberikan pelayanan publik yang optimal meski dalam kondisi fiskal yang menantang.
