Bandung (BRS) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan strategi komprehensif untuk meredam kemacetan yang kian membebani mobilitas warga sekaligus menghambat sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan transportasi perkotaan dalam beberapa tahun ke depan.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dalam forum “Satu Tahun Kepala Daerah, Sinergi Pusat & Daerah” di Bandung, Jumat (20/2/2026). Dalam forum itu, Farhan menegaskan persoalan kemacetan masih menjadi tantangan nyata bagi wajah kota.
Di balik potensi pariwisata yang besar, Bandung masih dibayangi persoalan klasik perkotaan, mulai dari pengelolaan sampah hingga kemacetan lalu lintas. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada pencapaian target pembangunan serta kenyamanan wisatawan yang datang ke kota ini.
Farhan kemudian memaparkan tiga langkah utama yang disiapkan pemerintah kota sebagai respons konkret menghadapi masalah tersebut.
“Ada tiga hal yang akan dilakukan untuk menghadapi kemacetan ini,” tegasnya.
Langkah pertama berfokus pada pembenahan infrastruktur jalan melalui kolaborasi pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Pembangunan serta perbaikan jaringan jalan dinilai menjadi fondasi dasar untuk memperlancar arus kendaraan di berbagai titik krusial.
Ia menyebut dua fly over utama telah dirampungkan pemerintah pusat. Namun kebutuhan belum berhenti, karena masih diperlukan enam fly over tambahan di perlintasan kereta api serta tiga jembatan konektivitas di kawasan Stasiun KCIC Tegaluar dan wilayah Gedebage guna memperkuat akses kawasan timur Bandung.
Selain struktur jalan, kualitas penerangan jalan umum juga masuk agenda perbaikan. Ruas Jalan Soekarno-Hatta bagian timur menjadi perhatian khusus karena masih kerap memunculkan persoalan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
Langkah kedua menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi melalui penerapan sistem Automatic Traffic Control System (ATCS) berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini diharapkan mampu mengatur lampu lalu lintas secara adaptif sesuai kondisi lapangan sehingga pergerakan kendaraan menjadi lebih efisien.
Meski demikian, Farhan mengakui implementasi teknologi tersebut membutuhkan proses panjang. Perencanaan pengadaan hingga koordinasi lintas lembaga harus dilakukan secara matang karena melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
“Tidak mudahnya karena pengadaannya harus betul-betul perencanaan yang sangat baik karena melibatkan tiga organisasi besar, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota,” kata Farhan.
Langkah ketiga diarahkan pada pembangunan sistem transportasi massal terintegrasi. Pemkot Bandung bersama Kementerian Perhubungan serta dukungan World Bank tengah mendorong pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dan studi kelayakan Light Rail Transit (LRT).
Skema layanan dirancang saling melengkapi, dengan BRT melayani koridor timur–barat dan LRT menghubungkan jalur utara–selatan. Kombinasi keduanya diproyeksikan menjadi tulang punggung transportasi publik Bandung di masa depan.
Dalam ekosistem baru tersebut, keberadaan angkutan kota tidak dihilangkan. Justru, angkot diarahkan bertransformasi sebagai feeder yang mengantarkan penumpang menuju jaringan BRT maupun LRT agar integrasi layanan berjalan optimal.
Farhan juga menyoroti akar persoalan transportasi Bandung yang dinilai stagnan, termasuk trayek angkot yang belum mengalami perubahan sejak 1984. Kondisi itu membuat masyarakat semakin bergantung pada kendaraan pribadi.
“Terus terang sekarang ini kualitas kendaraan umum dan transportasi umum di Kota Bandung sangat tidak layak,” ungkapnya.
Ia menegaskan percepatan pembenahan transportasi hanya dapat tercapai melalui sinergi kuat antarlevel pemerintahan. Bagi Pemkot Bandung, transformasi transportasi tidak sekadar mengurai macet, tetapi juga menjadi fondasi peningkatan daya saing ekonomi serta pariwisata kota ke depan.
