CIKARANG PUSAT – Warga Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi bersama Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) berunjuk rasa di Kantor Pemkab Bekasi, pada Senin (8/01/2024).
Mereka meminta kepada Pemkab Bekasi solusi atas maraknya perumahan yang tidak diikuti pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan kekeringan dan kebanjiran serta adanya dugaan Galian C di Desa Muktiwari.
Kordinator Aksi, Suganda mengatakan Desa Muktiwari saat ini menjadi salah satu desa di Kabupaten Bekasi yang sangat masif dalam pembangunan perumahan oleh pengembang, namun disisi lain banyak perumahan juga membuat problematika baru antara lain, akses jalan utama menjadi macet, banjir, dan juga kepadatan penduduk yang tidak didukung oleh sarana pendidikan dan Kesehatan serta Tempat Pemakan Umum (TPU) yang memadai.
“Kami dari LAMI bersama warga perumahan Griya Family 4 Muktiwari mempunyai kesamaan visi dan misi untuk membangun Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi namun saat ini mengalami berbagai masalah saat musim kemarau kesulitan air atau kekeringan, untuk itu kami meminta Bupati, DPRD untuk memperhatikan nasib kami,” ujarnya.
Mereka juga meminta sungai sebagai tempat pembuangan air dari berbagai perumahan di Desa Muktiwari agar segera dinormalisasi serta adanya jembatan penghubung di atas kali, Desa Muktiwari agar tidak menghambat saluran air.
“Kami mendesak agar Pemkab Bekasi segera melakukan perbaikan dan solusi untuk keberlangsungan kehidupan warga Desa Muktiwari, dan adanya dugaan galian golongan C di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Desa Muktiwari agar segera ditutup permanen, karena diduga menyebabkan kekeringan air sumur warga. Kami minta agar Dinas LH dan Satpol PP segera bertindak,” tegasnya.
Sementara itu Satpol PP Kabupaten Bekasi yang diwakili Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib), Ganda Sasmita memastikan pihaknya akan terjun langsung ke dugaan galian golongan C di Perumahan Grand Harmoni Cibitung dan akan mengklarifikasi kelapangan.
“Ya kami akan terjun langsung cek kelapangan dan juga akan berkordinasi segera ke Dinas Jawa Barat apakah izin itu ada atau tidak dan kami juga memastikan tindakan tegas karena menimbulkan dampak kekeringan di perumahan tersebut dan Desa Muktiwari,” kata Ganda. (dre/amh)
