Demi menjaga kondusifitas, Ketua Umum National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat, Supriatna Gumilar ingatkan tiap Kontingen Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VI/2022 Jawa Barat untuk mentaati regulasi.
Pihaknya siap bertindak tegas bilamana ditemukan kejanggalan yang akan menggangu berjalannya olahraga multi event empat tahunan Disabilitas tingkat Jawa Barat tersebut.
Dirinya menyampaikan, sejumlah pertandingan sudah berlangsung sejak 22 November 2022 ini. Bahkan, sudah menunjukan keunggulan atlet disabilitas dari sejumlah daerah.
“Yang bertanding di Peparda Jabar 2022 itu wajib mengikuti surat klasifikasi dari dokter lalu memiliki surat keabsahan. Jika tidak memiliki surat klasifikasi jelas itu tidak benar,” ujarnya pada awak media, di Media Centre Peparda Jawa Barat, Kamis (24/11/2022).
Lebih lanjut, kata dia, setiap pertandingan yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Kecamatan Cikarang Timur tiap keping medali mulai dikantongi beberapa daerah baik emas, perak, maupun perunggu.
Meskipun, Supriatna Gumilar, masih terus melakukan monitoring secara melekat pada tiap cabang olahraga yang dipertandingkan guna memastikan tidak adanya kecurangan.
Hari ke dua ini, kata dia, tim NPCI Jawa Barat terus melakukan pantauan langsung. Termasuk, mengecek setiap ke absahan atlet yang bertanding pada ajang olahraga multi event, disabilitas empat tahunan tersebut.
Meski demikian, munculnya isu adanya atlet non disabilitas yang ambil bagian pada ajang Disabilitas menjadi catatan bagi NPCI Jawa Barat.
Kaitan hal ini, Supriatna Gumilar menegaskan, konsekuensi berat akan diberikan bila ditemukan adanya atlet non disabilitas di peparda 2022.
“Saya dengan tegas akan membekukan pengcab yang sengaja mengirimkan atlet nondisabilitas untuk bertanding di Peparda VI Jabar 2022. Ini seperti menampar wajah saya,” tegasnya.
Pemantauan dilapangan, kata dia, akan terus dilakukan dengan melekat pada 12 Cabang Olahraga yang dipertandingkan. Bila ada temuan, kata dia, pendalaman informasi akan dilakukan secara langsung oleh tim NPCI Jawa Barat. Untuk selanjutnya, diberikan sanksi keras.
“Saya tak segan-segan untuk bersikap tegas,” tukasnya.
Sumber: Bidang PPM dan IT
