Bandung (BRS) – Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi dalam menghadapi tantangan global, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menyerahkan Roadmap pembangunan Indonesia yang berisi berbagai rekomendasi kebijakan kepada pemerintah
Hal ini disampaikan Ketua Apindo Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ning Wahyu Astutik dalam Investor Daily Roundtable (IDR) yang digelar di Bandung, Kamis (25/4/2024) lalu.
“Kami dari Apindo Jabar juga akan turut berperan dalam menjaga kondusivitas dunia usaha di Jabar yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi dengan nilai investasi tertinggi sebesar 14,84% dari nasional,” ungkap Ning.
Ning menyebut, Jabar memiliki 51 kawasan industri, dan berkontribusi terhadap PDB Jabar yang masuk dalam peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, yang mencapai 12,56% dari nasional.
Menurutnya, sektor manufaktur di Jabar menjadi yang tertinggi mencapai 28,18% dari nasional, bahkan ekspor Jabar menyumbang 14,15% dari nasional, dan
jumlah penduduk Jabar pun tertinggi di Indonesia, mencapai 17,86% dari total nasional.
Ning menuturkan, meskipun menjadi provinsi dengan realiasi investasi tertinggi 6 tahun berturut-turut, Jabar masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya jumlah pengangguran yang mencapai 1,8 juta jiwa atau 24% dari nasional.
“Tingginya jumlah pengangguran ini menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan melalui kolaborasi pentahelix antara pengusaha, pemerintah, serikat pekerja, akademisi, dan media,” tutur Ning.
Selain itu, lanjut Ning, pada perjalanannya, Provinsi Jawa Barat ini mengalami pergesaran investasi dari padat karya ke padat modal.
“Perubahan ini harus menjadi perhatian bersama karena akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau SDM yang berkualitas,” kata Ning.
“Pada 2016 saja, penyerapan tenaga kerja per 1 Trilyun investasi sebesar 3.497 orang, namun pada 2023 hanya mencapai 1.203 orang,” ungkap Ning.
Terkait itu, dalam Investor Daily Roundtable bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ning mengungkapkan bahwa transformasi kebutuhan tenaga kerja menjadi tantangan bersama dan perlu adanya peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan daya saing.
Dalam diskusi bersama Wamen Keuangan tersebut, disepakati pula mengenai adanya peningkatan kualitas SDM yang mesti ditopang dengan pengelolaan anggaran yang baik.
“Salah satu bentuk peningkatan kualitas SDM maka anggaran, mulai dari sektor pendidikan, harus dikelola dan dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing,” kata Ning.
“Salah satunya melalui dana abadi pendidikan sebesar Rp139 Trilyun yang terakumulasi sejak 2010 – 2023. Ini dapat dikelola untuk menjawab tantangan masa depan, semisal dalam bentuk pendanaan riset, atau pemberian beasiswa pendidikan LPDP,” tutur Ning.
“Sampai saat ini sudah membantu 45.496 putra putri Indonesia untuk mendapatkan gelar pendidikan. Dan ini seharusnya sudah menjawab tantangan,” kata Ning.
Ning mengungkapkan, kebutuhan riil pengusaha saat ini, adalah tenaga kerja ‘ready to use’, tidak hanya lulusan SMA atau SMK tetapi lulusan SMA dan SMK plus ketrampilan tertentu bahkan termasuk soft skill.
“Itulah mengapa kami melakukan penandatanganan MoU dengan berbagai kampus, melalui program Pengusaha Mengajar yang bertujuan memberikan pemahaman kepada kampus terkait kebutuhan dunia usaha serta mengajarkan mahasiswa untuk memiliki karakter pengusaha.
Ning juga menyebut, Apindo Jabar juga menggelar program UMKM Merdeka yang merupakan program pendampingan UMKM. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi solusi ketenagakerjaan di Jabar.
Dalam diskusi tersebut juga diungkapkan tingginya tensi geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina, membuat naiknya harga minyak di dalam negeri, yang berpotensi memperlebar alokasi anggaran belanja subsidi energi.
“Konflik di Timur Tengah ini berdampak pada perekonomian global termasuk di Indonesia. Ini menyebabkan kenaikan harga minyak dunia mengingat Iran merupakan produsen minyak terbesar ke-7 dunia pada 2023. Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, namun Indonesia sebagai negara net importir minyak akan ikut terdampak,” ucap Ning.
“Kita ketahui, Pemerintah akan menahan harga BBM tetap stabil hingga Juni 2024. Namun konflik tersebut juga berpotensi menyebabkan inflasi dan menaikkan tingkat suku bunga. Selain itu, menyebabkan keluarnya investasi asing ke aset yang lebih aman, serta menganggu ekspor, yang akhirnya menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkap Ning.
“Untuk itu saya mengajak seluruh stakeholder agar selalu optimis dan bersatu padu dalam menghadapi tantangan global akibat konflik di Timur Tengah atau Israel – Iran, karena hal itulah yang membuat Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi Covid-19 hingga konflik Rusia – Ukraina pada 2022, serta resesi global pada 2023,” pungkasnya.
Diketahui, Investor Daily Roundtable tersebut digelar berbarengan dengan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) ke 23 Apindo dan Halal Bil Halal, yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, Kakanwil Ditjen Pajak, Kakanwil Ditjen Bea Cukai, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Jabar. Turut hadir pula Executive Chairman B – Universe Enggartiasto Lukita, perwakilan Pemprov Jabar dariberbagai Dinas, perwakilan Polda Jabar, perwakilan Bank Indonesia Jabar, perwakilan Kepala Bursa Efek Indonesia Jabar, perwakilan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jabar, Para Rektor dan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi, KADIN Jabar, Asosiasi dunia usaha, dan perusahaan perbankan.
