SIARAN PERS BNPB
Silangit (BRS) – Penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara masih terus berlangsung, Selasa (16/12/2025).
Upaya percepatan dilakukan pada operasi pencarian dan pertolongan korban, pemulihan akses dan infrastruktur terdampak, serta distribusi bantuan dan penanganan pengungsi.
Dampak bencana di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara masih cukup besar. Data terbaru mencatat adanya penambahan 5 korban meninggal dunia di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga total korban meninggal dunia mencapai 360 jiwa.
Selain korban jiwa, bencana juga mengakibatkan warga harus mengungsi. Jumlah pengungsi tercatat sebanyak 21.579 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 10.887 jiwa dan Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 5.197 jiwa.
Seiring dengan proses pendataan yang terus dilakukan, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) masih berlangsung di empat sektor prioritas, meliputi Kecamatan Sibabangun dan Aloban Bair di Kabupaten Tapanuli Tengah, Desa Garoga Kecamatan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, serta wilayah Pancuran Gerobak di Kota Sibolga.
Dalam siaran persnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengatakan, tim SAR gabungan melakukan percepatan pencarian dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan personel dan kondisi cuaca di lapangan.
“BNPB bersama TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan percepatan pemulihan akses darat yang terdampak bencana. Akses utama yang menghubungkan Kota Padangsidimpuan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga kini telah kembali dapat dilalui kendaraan setelah rampungnya pemasangan Jembatan Bailey di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah,” kata Muhari.
“Jembatan yang menjadi prioritas utama tersebut telah mencapai progres 100 persen dan berfungsi secara optimal untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik,” imbuhnya.
Untuk mendukung percepatan penanganan di berbagai wilayah terdampak, sebanyak 115 unit alat berat telah dikerahkan. Alat berat tersebut digunakan untuk pembersihan material longsor, normalisasi alur sungai, serta perbaikan badan jalan. Konsentrasi alat berat terbanyak berada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 54 unit dan Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 32 unit.
Dari sisi permukiman, dampak kerusakan rumah akibat bencana tercatat cukup signifikan. Total rumah rusak di Provinsi Sumatera Utara mencapai 28.708 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.158 unit masuk kategori rusak berat, dengan 1.068 unit di antaranya dilaporkan hilang atau hanyut terbawa banjir.
Kabupaten Langkat menjadi wilayah dengan jumlah rumah rusak terbanyak, yakni 11.273 unit, disusul Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 6.481 unit dan Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 4.624 unit.
Sebagai bagian dari percepatan penanganan pengungsi yang kehilangan tempat tinggal, BNPB bersama pemerintah daerah terus menyiapkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Pembangunan Huntara di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 102 unit telah dimulai sejak Sabtu (13/12).
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Selatan telah disepakati lokasi relokasi di lahan milik PTPN IV Kebun Batang Toru dan Kebun Hapesong untuk rencana pembangunan 488 unit Huntara.
Dalam mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan risiko lanjutan, BNPB juga terus menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak. Hingga saat ini, bantuan seberat 1,93 ton telah didistribusikan melalui empat sorti penerbangan menggunakan helikopter TNI dan BNPB dari Lanud Silangit menuju Kabupaten Tapanuli Tengah.
Selain itu, upaya mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih dilaksanakan dengan mengoperasikan dua pesawat sejak 7 Desember hingga 16 Desember. Total bahan semai yang digunakan mencapai 56.000 kilogram guna mengurangi intensitas hujan di wilayah terdampak.
BNPB memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus dilakukan secara terpadu untuk mendukung percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara bertahap.
