Program Militer Gubernur Dedi Mulyadi Didukung KemenHAM Jabar

Selasa, 6 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung (BRS) – Di tengah pro-kontra publik soal program pendidikan karakter berbasis barak militer bagi siswa SMA bermasalah, dukungan justru datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil KemenHAM) Jawa Barat.

Kepala Kanwil, Hasbullah, menyebut langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebagai upaya konkret menangani krisis moral remaja.

“Masalah kenakalan remaja ini sudah menahun. Program dari pusat pun belum ada langkah nyata. Apa yang dilakukan Pak Dedi, menurut saya, adalah bentuk solusi alternatif yang patut dicoba,” kata Hasbullah, Senin (5/5/2025).

Program kontroversial ini menuai kritik, terutama dari Komnas HAM, karena menyeret pendekatan militer ke ranah pendidikan sipil. Namun, Hasbullah menilai urgensi dan konteks harus dipertimbangkan.

Ia menyebut Gubernur Dedi sebagai sosok pragmatis yang menawarkan aksi, bukan sekadar wacana.

“Orang sudah lelah dengan seminar dan diskusi tanpa ujung. Masyarakat butuh hasil nyata,” tegasnya.

Meski belum ada kajian komprehensif secara regulatif, program ini tetap berjalan. Puluhan siswa telah mengikuti pendidikan karakter di barak militer di Purwakarta dan Kota Bandung, dengan persetujuan orang tua.

“Orang tua yang menitipkan anak-anaknya ke program ini bukan karena dipaksa, tapi karena merasa sudah tidak mampu lagi menangani anaknya di rumah. Ini bentuk ikhtiar,” tambahnya.

Hasbullah juga membantah anggapan bahwa pendekatan militer berarti kekerasan.

“Saya tonton sendiri di YouTube beliau, tidak ada kekerasan. Yang ada adalah penanaman nilai disiplin dan karakter,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa program ini layak dievaluasi secara objektif, bukan dihujat sepihak.

“Kalau mau bicara HAM, mari kita lihat dari berbagai sisi. Jangan langsung menghakimi,” jelasnya lagi.

Hasbullah berharap ke depan, Pemprov Jabar membuka ruang kolaborasi dengan Kanwil KemenHAM agar program serupa dapat dikawal dari perspektif hukum dan hak asasi manusia.

“Konten-konten Pak Dedi hari ini 90% bersinggungan dengan isu HAM: dari lingkungan, anak, hingga pelayanan publik. Kami siap dilibatkan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Waspada Campak Saat Arus Mudik Lebaran, Dinkes Jabar Ingatkan Pentingnya Imunisasi Anak
PLN Jabar Siagakan Ribuan Personel dan Cadangan Daya Hadapi Lonjakan Kebutuhan Listrik Lebaran
Mudik Lebaran 2026, Berikut Jalur Utama Di Jabar Yang Diprediksi Padat
DPR Minta Program Makan Bergizi Gratis Dikawal Ketat
Bandung Bidik Modest Fashion Jadi Motor Ekonomi Baru
Bandung Bersiap Sambut BRT, 232 Halte Mulai Dibangun di 22 Kecamatan
321 Sambungan Listrik Gratis Terangi Ramadan, PLN UID Jabar Gandeng Pemda dan TNI
Angkot hingga Andong di Jalur Mudik Jabar Diliburkan, Sopir Dapat Uang Saku

Berita Terkait

Kamis, 12 Maret 2026 - 10:06 WIB

Waspada Campak Saat Arus Mudik Lebaran, Dinkes Jabar Ingatkan Pentingnya Imunisasi Anak

Rabu, 11 Maret 2026 - 10:04 WIB

PLN Jabar Siagakan Ribuan Personel dan Cadangan Daya Hadapi Lonjakan Kebutuhan Listrik Lebaran

Selasa, 10 Maret 2026 - 10:03 WIB

Mudik Lebaran 2026, Berikut Jalur Utama Di Jabar Yang Diprediksi Padat

Senin, 9 Maret 2026 - 10:03 WIB

DPR Minta Program Makan Bergizi Gratis Dikawal Ketat

Sabtu, 7 Maret 2026 - 10:00 WIB

Bandung Bersiap Sambut BRT, 232 Halte Mulai Dibangun di 22 Kecamatan

Berita Terbaru

BERITA UTAMA

DPR Minta Program Makan Bergizi Gratis Dikawal Ketat

Senin, 9 Mar 2026 - 10:03 WIB