Bekasi (BRS) – Saat mendampingi Komisi VIII DPR RI ke Bekasi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Herman Suryatman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam mendukung realisasi Sekolah Rakyat di Jawa Barat.
Sejauh ini ada 13 Sekolah Rakyat yang sudah siap operasional tersebar di kabupaten dan kota, dengan jumlah murid SD 75 orang, SMP 675 siswa, dan SMA 640 siswa.
“Pemprov Jabar bersinergi dengan Kemensos RI menyiapkan 13 titik sekolah rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di sela kunjungan kerja Komisi VIII DPR di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kemensos RI, Kota Bekasi, Jumat (11/7/2025).
Adapun ke – 13 Sekolah Rakyat yakni Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng, Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI di KBB.
Lalu di kompleks Stadion si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Pokteksos dan Sentra Wyata Guna Kota Bandung, BLK Kabupaten Sumedang, SMPN 18 Kota Cirebon, Sentra Abiyoso Kota Cimahi, Dinsos Jabar Kota Cimahi.
Menurut Herman, tugas pemda dalam program Sekolah Rakyat adalah mengidentifikasi calon peserta didik beserta persoalan sosial yang menyertai.
“Karena kan peserta didiknya masyarakat miskin,” sebutnya.
Sementara tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan menjadi domain Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat di Jabar tahap pertama masih memanfaatkan bangunan eksisting, seperti Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kemensos RI di Kota Bekasi. Namun mendatang, Sekolah Rakyat akan menggunakan bangunan baru.
Pemprov Jabar telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Kemudian 10,5 hektare di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.
Sementara Pemerintah kabupaten/kota turut mengusulkan. Hingga saat ini terdapat dua usulan, yakni eks SMKN Palabuhanratu dan eks SMPN 18 Kota Cirebon.
Herman berharap. Sekolah Rakyat dapat memutus rantai kemiskinan sehingga anak – anak tidak mampu bisa hidup lebih baik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyebut, legislatif telah menyiapkan anggaran untuk Sekolah Rakyat.
“Kami dari Komisi VIII otomatis akan menyiapkan anggaran untuk Sekolah Rakyat, terutama untuk 100 sekolah se – Indonesia,” kata Abdul Wachid.
“Kami juga akan siapkan juga anggaran untuk kelanjutan Sekolah Rakyat yang diarahkan Bapak Presiden Prabowo dimana per kabupaten/ kota ada satu sekolah rakyat,” katanya.
