Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, resmi mengukuhkan Ikhwan Mulyawan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat di Bale Pakuan, Kota Bandung, Rabu (20/8/2025).
Dalam kesempatan itu, KDM, sapaan akrabnya, menyampaikan harapan agar BPKP Jabar dapat semakin memperkuat peran strategis dalam perencanaan dan evaluasi keuangan daerah.
KDM menegaskan, evaluasi anggaran pra-APBD sebelum diserahkan ke DPRD menjadi kunci agar belanja daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi publik.
“Harapannya kita cermat di perencanaan. Evaluasi pra-anggaran harus dilakukan sebelum APBD masuk ke DPRD, supaya belanja daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap KDM.
Ia juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang kerap muncul bukan pada regulasi proyek, melainkan pada belanja yang tidak esensial.
“Selama ini yang rawan justru belanja yang tidak penting. Itu yang harus dicegah,” tegasnya.
Menurut KDM, BPKP Jabar memiliki posisi vital sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola fiskal berjalan tepat sasaran. Peran itu mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.
Dalam acara yang turut dihadiri sejumlah bupati dan wali kota se-Jabar, KDM juga meminta agar pada penyusunan anggaran 2026, seluruh 27 pemerintah daerah di Jawa Barat menyerahkan draf anggaran terlebih dahulu kepada Gubernur.
Dengan begitu, Pemprov Jabar bersama BPKP bisa melakukan audit perencanaan lebih awal, sehingga anggaran selaras dengan visi misi kepala daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional.
“Orientasi utama Pemprov Jabar dalam pengelolaan fiskal adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” jelas KDM.
Ia berharap, dengan penguatan sinergi bersama BPKP, pengelolaan keuangan daerah ke depan akan lebih efektif, efisien, dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan warga Jawa Barat.
