Bandung (BRS) – Langkah berani Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menertibkan aksi premanisme melalui pembentukan Satgas Anti Premanisme mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menyerukan kepada masyarakat dan seluruh kader Partai Gerindra untuk memberikan dukungan total terhadap kebijakan tersebut demi menciptakan iklim yang aman dan kondusif di wilayah Jawa Barat.
“Sebagai Ketua Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, saya menegaskan bahwa apa yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi sangat tepat dan harus didukung,” kata Habiburokhman dalam pernyataan video yang diterima media pada Kamis (24/4/2025).
Habiburokhman menilai, pembentukan Satgas Anti Premanisme merupakan respons konkret terhadap keluhan masyarakat dan para investor atas maraknya praktik premanisme yang kerap mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi di Jawa Barat. Terlebih, tindakan intimidatif dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu, termasuk dari organisasi kemasyarakatan, telah meresahkan warga dan menghambat masuknya investasi.
“Satgas ini adalah jawaban dari keresahan publik dan pelaku usaha yang merasa tertekan oleh ulah segelintir preman. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Jabar, kader Partai Gerindra, serta simpatisan Pak Prabowo untuk all out mendukung upaya ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan antipremanisme yang diambil oleh Dedi Mulyadi selaras dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk kriminalitas demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
“Kebijakan ini bukan hanya bagian dari pelaksanaan tugas Dedi sebagai Gubernur, tetapi juga merupakan amanah dari Pak Prabowo kepada beliau untuk mewujudkan Jabar yang sejahtera dan bebas dari ketakutan,” imbuh Habiburokhman.
Dukungan legislatif ini memperkuat langkah awal Dedi Mulyadi yang telah menginisiasi penandatanganan komitmen bersama dengan para pemangku kepentingan utama dalam pemberantasan premanisme. Kesepakatan tersebut melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kapolda Metro Jaya, Kejati Jabar, hingga Ketua DPRD Jawa Barat.
Penandatanganan dilakukan dalam sidang paripurna perdana Gubernur Dedi Mulyadi untuk periode 2025–2030 di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). Dalam naskah komitmen yang dibacakan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar, Faiz Rahman, disebutkan bahwa seluruh pihak akan bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Komitmen ini bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah langkah strategis untuk menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang ramah investasi dan nyaman bagi seluruh warganya,” kata Faiz.
Dengan dukungan penuh dari legislatif pusat dan sinergi lintas sektor di tingkat daerah, langkah Dedi Mulyadi diharapkan menjadi tonggak penting dalam menuntaskan premanisme di Jawa Barat dan membuka jalan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, dan berorientasi pada pelayanan publik.
