Bandung (BRS) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menargetkan seluruh pemerintah daerah di provinsi ini untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat minimal A atau memuaskan di tahun 2025.
“Target ini menandakan bahwa birokrasi di Jawa Barat harus bersih, akuntabel, melayani, dan efisien dalam penggunaan anggaran,” ucap Asisten Administrasi Umum Setda Jabar, Kusmana Hartadji, usai membuka Forum Asistensi Daerah Bidang Administrasi Umum se-Jabar tahun 2025 di Garut, Selasa (26/8/2025).
Untuk mencapai target ini, Pemprov Jabar memperkuat peran para asisten administrasi umum melalui Forum Asistensi Daerah Bidang Administrasi Umum Se-Jawa Barat Tahun 2025.
Asisten administrasi umum merupakan pejabat yang dituntut paling paham tentang reformasi birokrasi dan berperan penting dalam menggerakkan pencapaian indikator makro.
Kusmana mengungkapkan, reformasi birokrasi bukan hanya sekadar urusan administrasi, melainkan penggerak pencapaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
“Dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif, maka anggaran, kebijakan, dan pelayanan publik akan lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Capaian reformasi birokrasi di 27 pemda kabupaten/kota, termasuk provinsi pada 2024 relatif menggembirakan. Rata-rata nilai indeks reformasi birokrasi kabupaten/kota mencapai 84,02 poin atau naik 8,41 poin dari tahun sebelumnya.
“Dari 27 kabupaten/kota, 23 diantaranya sudah meraih predikat A, sementara empat kabupaten/kota berada di predikat BB,” jelas Kusmana.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Jabar telah mengembangkan aplikasi Surabi 3.0 (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi).
“Aplikasi ini membantu evaluasi implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah dengan waktu pelaksanaan Juli 2025 – Februari 2026,” jelasnya.
Dengan Surabi 3.0, asisten administrasi umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di perangkat daerah dan harus mengambil posisi sebagai motor penggerak koordinasi agar seluruh perangkat daerah bergerak serempak dan tidak ada lagi disparitas antarwilayah.
Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif, Pemprov Jabar optimistis bahwa Jawa Barat dapat mewujudkan target-target pembangunan dan mencapai predikat A dalam Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2025.
