Bandung (BRS) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama meskipun dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mengalami penurunan signifikan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, langkah efisiensi akan dilakukan di berbagai sektor tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 berkurang sekitar Rp2,45 triliun. Namun saya pastikan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan irigasi tidak boleh berkurang. Layanan publik tetap utama,” ucap Gubernur Dedi, Kamis (25/9/2025).
Penurunan tersebut terjadi di beberapa pos, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Dampaknya, proyeksi APBD Jabar 2026 terkoreksi dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun.
Untuk menutup kekurangan anggaran, Pemprov Jabar melakukan efisiensi di sejumlah belanja rutin. Dari belanja pegawai, misalnya, akan dilakukan penghematan hingga Rp768 miliar. Kebijakan ini juga berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS baru.
Belanja hibah dan bantuan keuangan juga disesuaikan. Dari Rp3,03 triliun, hibah diturunkan menjadi Rp2,3 triliun. Bantuan keuangan kabupaten/kota dikurangi dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
“Kami akan arahkan anggaran lebih tepat sasaran, termasuk untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu,” jelas Dedi.
Belanja barang dan jasa juga ditekan signifikan. Dari Rp7,6 triliun, dialokasikan ulang menjadi Rp6,9 triliun, dengan target efisiensi lebih lanjut hingga Rp5 triliun.
Efisiensi akan dilakukan secara konkret di lingkungan Pemprov Jabar. Biaya listrik, air, internet, telepon, hingga jamuan makan akan dikurangi.
“Listrik dan AC hanya menyala saat ada pekerjaan. Kalau ruangan kosong, matikan. Biaya jamuan juga kita kurangi, cukup minum saja, kalau perlu konsumsi kita masak langsung,” kata Dedi.
Dengan strategi ini, penghematan anggaran dapat dialihkan untuk sektor prioritas.
“Tujuannya agar layanan masyarakat tidak terganggu meski anggaran berkurang tajam,” tegasnya.
Menurut Dedi, situasi fiskal ini justru menjadi momentum Pemprov Jabar untuk mengelola anggaran lebih disiplin dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jabar tidak boleh menurun.
“Jalan harus tetap bagus, sekolah harus meningkat, lampu penerangan jalan harus berfungsi. Jabar tidak boleh menyerah,” tegasnya lagi.
Dengan efisiensi yang terukur, Pemprov Jabar optimistis tetap dapat menjalankan program prioritas pembangunan dan menjaga keberpihakan anggaran bagi masyarakat.
