Bandung (BRS) – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan menegaskan pentingnya yang pengawasan ketat serta evaluasi menyeluruh terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan di Jawa Barat.
Usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jabar, Kamis (25/9/2025), Wagub Erwan menilai, MBG harus dipastikan memiliki quality control yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas kesehatan dan gizi.
“Program MBG ini harus kita kawal bersama. Jangan sampai implementasinya hanya sekadar formalitas, tapi tidak memberikan dampak nyata. Perlu ada pengawasan dan quality control yang terukur,” ucap Wagub Erwan di DPRD Jabar, Jl. Diponegoro Bandung.
“Kita harus punya tim khusus yang mengawasi itu,” tegas Wagub Erwan.
Menurutnya, setiap program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, apalagi terkait pemenuhan gizi, membutuhkan standar kualitas yang ketat. Ia berharap pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dapat melakukan evaluasi rutin untuk melihat sejauh mana capaian MBG di Jawa Barat.
“Kita ingin tahu apakah pelaksanaan MBG benar-benar sesuai target, tepat sasaran, dan memberikan hasil positif bagi masyarakat. Jadi jangan ada lagi yang keracunan karena MBG di Jabar. Kita sangat prihatin akan hal itu. Jika ada kekurangan, segera diperbaiki melalui evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Wagub Erwan menambahkan, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia sehingga tantangan dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat juga lebih besar. Oleh karena itu, program MBG tidak boleh berjalan apa adanya tanpa pengawalan dan pengendalian kualitas.
“Nah, kalau makanannya itu sudah tidak layak atau tidak memenuhi standar, ya jangan dipaksakan untuk diberikan,” kata Wagub Erwan.
“Jabar ini memiliki penduduk hampir 50 juta jiwa. Jangan sampai ada program yang menyangkut kebutuhan dasar tapi tidak diawasi secara maksimal. Ini soal masa depan generasi,” ungkapnya.
Selain pengawasan internal, Wagub juga mendorong keterlibatan masyarakat dan akademisi dalam memberikan masukan atas pelaksanaan MBG. Ia menilai partisipasi publik dapat menjadi instrumen tambahan dalam memastikan program tersebut tetap berada di jalur yang tepat.
“Saya sudah melihat ke beberapa dapur MBG di Jabar. Ada yang sudah sesuai standar higienis tapi ada juga yang belum. Nah yang belum ini harus diawasi oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
“Evaluasi dan pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat. Masukan dari publik akan sangat berharga agar program bisa terus ditingkatkan,” kata Wagub.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, lanjut Wagub Erwan, akan segera melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Ia berharap langkah tersebut dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret.
“Dengan evaluasi, kita bisa tahu apa yang kurang. Dengan pengawasan, kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan. Dan dengan quality control, kita pastikan program ini benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
