Bandung (BRS) – Pembangunan rumah subsidi bukan hanya menjawab kebutuhan hunian rakyat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, setiap satu unit rumah subsidi melibatkan lima pekerja sekaligus membuka peluang usaha bagi sektor pendukung.
“Kita bicara multiplier effect. Ratusan ribu unit rumah akan menghidupkan jutaan orang, mulai dari tukang, sopir truk, petani, hingga warung makan,” ujarnya dalam peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” di Sabuga ITB, Bandung, Kamis (18/9/2025).
Program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah, dengan Jawa Barat mendapat porsi 100 ribu unit.
Pemerintah pun menggandeng perbankan melalui skema KUR Perumahan untuk menutupi keterbatasan APBN yang hanya mampu menyediakan 280 ribu unit.
Dalam sambutannya, Kepala BPS RI Amalia Adininggar mengungkapkan, investasi di sektor perumahan terbukti memiliki efek pengganda yang besar.
“Setiap Rp1 juta investasi menghasilkan output Rp1,9 juta. Backlog perumahan turun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga dalam setahun,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menambahkan, pembangunan rumah rakyat tidak boleh berhenti pada angka semata. Menurutnya, rumah layak akan menciptakan keluarga harmonis dan masyarakat yang sehat.
“Rumah subsidi harus bebas dari spekulasi investasi. Program ini untuk rakyat, bukan elite,” tegas Gubernur yang akrab disapa KDM.
Hal senada juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan, keberhasilan program ini akan sangat menentukan pengurangan backlog perumahan yang masih tinggi.
“Banyak keluarga sudah menikah tapi belum punya rumah. Karena itu ekosistem lengkap, pemerintah, bank, pengembang, hingga data BPS, harus bergerak bersama,” katanya.
Dengan target ambisius ini, pembangunan rumah subsidi tidak hanya menjawab masalah papan, tapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.
