Bandung (BRS) – Polemik dana pemerintah daerah yang disebut “mengendap” membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus mencari informasi sebenarnya.
Seperti pada Jumat (24/10/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung.
KDM -sapaan Gubernur Dedi Mulyadi- menyatakan bahwa kedatangan dirinya untuk meminta BPK Perwakilan Jawa Barat melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar).
“Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit,” tegas KDM.
Ia menilai bahwa dengan audit dari BPK akan diketahui bahwa Pemdaprov Jabar memiliki perencanaan keuangan yang baik atau tidak.
Saat ini pun audit keuangan Pemdaprov Jabar oleh BPK sedang berjalan dan rutin dilakukan.
“Nanti bisa terlihat apakah Pemprov Jabar, satu, memiliki perencanaan keuangan yang baik. Kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik, baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat,” papar KDM.
BPK juga menilai apakah Pemdaprov Jabar melakukan belanja dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut KDM, hal ini yang menjadi orientasi sehingga hasil belanja dapat dimanfaatkan publik.
Ia menegaskan langkah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja Pemdaprov Jabar dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik.
