Bandung (BRS) – Pemerintah Kota Bandung bertekad mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan meningkatkan integrasi ekonomi serta keuangan berbasis digital.
Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Kepala Bapenda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menjelaskan, Kota Bandung telah mengembangkan sejumlah aplikasi seperti Gampil, Amanah, Teman PBB, dan E-Satria untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak, retribusi dan layanan lainnya.
“Selain itu, digitalisasi juga mampu menekan biaya operasional dan mengurangi potensi fraud,” jelas Iskandar pada acara High-Level Meeting bertajuk Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bandung Tahun 2024 di Hotel Aryaduta Kota Bandung, Kamis (5/12/2024).
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara menilai, digitalisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Digitalisasi harus mampu menyederhanakan proses dan memudahkan masyarakat. Jika sebelumnya ada 10 tahap proses, dengan digitalisasi idealnya bisa dipangkas menjadi dua tahap,” kata Koswara.
Koswara juga menyoroti perlunya pengelolaan data berbasis “by name by address”, yang menjadi kunci efektivitas kebijakan.
“Data ini harus terintegrasi agar semua layanan bisa tepat sasaran dan efisien,” tegas Koswara.
Koswara mengusulkan agar ada inovasi menarik, seperti merancang aplikasi pemerintah dengan konsep yang lebih interaktif.
“Aplikasi bisa didesain menyerupai gim untuk menarik minat masyarakat. Selain fungsional, tampilannya juga harus dibuat lebih menarik agar orang tertarik menggunakannya,” ucapnya.
Saat ini, Kota Bandung menempati peringkat lima besar nasional dalam penerapan digitalisasi daerah. Namun, Koswara menegaskan masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam meningkatkan adopsi masyarakat terhadap aplikasi digital pemerintah.
“Keberhasilan digitalisasi bisa diukur dari berapa banyak masyarakat yang menggunakan layanan kita. Jadi, orientasinya harus kepada pengguna. Semakin mudah dan menarik, semakin banyak yang memanfaatkan layanan tersebut,” kata Koswara.
Melalui pertemuan ini, Pemkot Bandung berharap dapat merumuskan langkah strategis untuk memperluas digitalisasi di berbagai sektor layanan publik. Tidak hanya pada transaksi pembayaran, tetapi juga proses administratif lainnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait, Kota Bandung optimistis dapat menjadi kota yang lebih modern, efisien, dan transparan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital.
